Zakat Dan Wakaf Di Malaysia. Kuliah Umum: Pengembangan Standar Akuntansi untuk Zakat, Wakaf dan Baitulmal di Malaysia. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM bekerjasama dengan International Islamic University Malaysia (IIUM) akan menyelenggarakan Kuliah Umum dengan judul "Pengembangan Standar Akuntansi untuk Zakat, Wakaf dan Baitulmal di Malaysia", (Inggris, Development of Accounting Standards for Zakat, Waqf and Baitulmaal in Malaysia) dan Sesi Informasi tentang Program Pascasarjana Akuntansi di International Islamic University Malaysia. Acara tersebut akan dilaksanakan pada:.
Hari, Tanggal: Senin, 8 April 2019. Tempat: Ruang Kertanegara, FEB UGM.
Prof. Dr. Hafiz Majdi Abdul Rashid (Department of Accounting, International Islamic University Malaysia). Dr. Maslina Ahmad (Accounting Postgraduate Coordinator di International Islamic University Malaysia). Mengisi formulir pendaftaran online yang disediakan, klik disini (gratis dan tempat duduk terbatas). Informasi dan pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi: Unit Kerjasmaa Internasional FEB UGM, telp 0274 548510 pesawat 333/334.
Malaysia – Memfasilitasi manajemen perusahaan wakaf di Malaysia merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan bisnis keuangan Islam di negara itu yang diumumkan pada bulan September tahun lalu. Wakaf mengoperasikan proyek-proyek sosial seperti rumah sakit, masjid, dan sekolah dengan sumbangan yang diterima dari umat Islam dalam bentuk tanah, uang tunai, atau lainnya.
Pemerintah ingin memperkenalkan manajemen perusahaan untuk meningkatkan tingkat pengembalian wakaf dan efisiensi ekonomi mereka. Kedua, penelitian akan fokus pada perusahaan wakaf, subjek yang telah menarik banyak minat perusahaan donor, kata Mohd Yusoh, pegawai Jawhar.
Keterlibatan perusahaan diperlukan untuk membuat wakaf lebih produktif, kata Sheila Ainon Yussof, analis senior di Institut Internasional Kuala Lumpur berbasis Studi Islam Lanjutan. Mustafa Omar Mohammed, profesor di Pusat Ekonomi Islam di International Islamic University Malaysia, memperkirakan hanya ada seperlima dari proyek wakaf yang menghasilkan pendapatan yang signifikan, yang berarti tidak ada cukup uang untuk membiayai banyak proyek. Wakaf saat ini dipantau oleh Jawhar yang tidak memiliki kekuasaan administratif sehingga beberapa analis berpikir diperlukan hukum baru untuk mengatasi isu-isu penegakan hukum dan pengawasan.
“Mereka tidak memiliki yurisdiksi atas pengelolaan wakaf di negara masing-masing. Ini tidak mudah untuk Jawhar, mengingat keterbatasan yang mereka hadapi,” Dr Mohamad Akram Laldin, Direktur Eksekutif di International Sharia Research Academy for Islamic Finance yang berbasis di Malaysia, kepada Reuters.
Peraturan Wakaf yang ada di Malaysia saat ini berdasarkan hukum trust Inggris, yang tidak cocok untuk manajemen wakaf modern, kata Murat Cizakca, profesor sejarah ekonomi komparatif di International Centre for Education in Islamic Finance di Malaysia.
Waqf in Malaysia: Legal and administrative perspectives SM Mahamood University of Malaya Press , 2006 179 2006. Law of Waqf in Malaysia: Recent Developments SM Mahamood Essential Readings in Contemporary Waqf Issues, 77-106 , 2011 25 2011. Perundangan wakaf dan isu-isu berbangkit SM Mahamood Konvensyen Wakaf Kebangsaan, 12-14 , 2006 19 2006. Waqf Financing for Higher Education: Contemporary funding applications in some selected countries SM Mahamood, A Ab Rahman Proceeding Pelestarian Institusi Wakaf: Mmemperkasa Pendidikan Tinggi Negara … , 2014 17 2014.
Bagaimana membuat wakaf? SM Mahamood Jabatan Syariah dan Undang-undang, Universiti Malaya , 2002 17 2002.
Yogyakarta (26/11/08) | Menteri agama dari empat negara di Asia Tenggara mengimbau umat Islam untuk mengoptimalkan zakat dan wakaf. Yogyakarta (26/11/08) | Menteri agama dari empat negara di Asia Tenggara mengimbau umat Islam untuk mengoptimalkan zakat dan wakaf. Himbauan keempat menteri agama itu merupakan salah satu kesepakatan hasil pertemuan tidak resmi keempat menteri dari Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) ke-13 dan Senior Offical Meeting (SOM) kementrian agama empat negara ke-33 di Yogyakarta, (14/11).
"Sebagai respons terhadap krisis ekonomi global, MABIMS menghimbau dan menyarankan masyarakat Islam untuk berhemat, mengamalkan cara hidup sederhana serta mempertingkatkan peranan zakat dan wakaf sebagai institusi yang membantu golongan yang susah," kata Menteri Agama RI Maftuh Basyuni saat membacakan hasil pertemuan. Dewan ini nanti bertugas sebagai koordinator antara anggota MABIMS untuk kegiatan pengoptimalan zakat. "Ini lebih sebagai sebuah sekretariat bersama untuk saling bertukar pengalaman tentang praktek optimalisasi zakat. Pertemuan empat menteri ini juga menyepakati beberapa bidang strategis yang akan dibangun untuk mewujudkan agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia (rahmatan lil alamin). Untuk itu kami akan terus melakukan optimalisasi peran Baznas sebagai badan pengumpul zakat," terangnya.
This paper attempts to examine the role of zakat administration policy in Malaysia and its impact on the tax revenue in Malaysia Peninsula. Zakat administration issues pertaining to Islamic law but traditions remain under the jurisdiction of states.
The practice of zakat is based on the Shariah while the taxation practice is based on the Malaysian Income Tax Act, established in 1967. Zakat is used as a fiscal policy tool whereby income tax payers were given 100 per cent rebates on zakat that they paid.
The study uses panel data of states in Malaysia Peninsula and the analysis is done by using the fixed effect model. The study finds that zakat has a positif impact and significant on tax revenue.
