Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016. Pilih Peraturan…. Pilih Peraturan…. Pilih Kategori Instruksi Menteri Dalam Negeri Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Instruksi Presiden Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Keputusan Ketua Mahkamah Agung Keputusan Menpan Keputusan MenPAN RB Keputusan Menteri Agama Keputusan Menteri Agraria Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Keputusan Menteri Kesehatan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Keputusan Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian Keputusan Menteri Pariwisata Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Keputusan Menteri Pariwisata Seni dan Budaya Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Keputusan Menteri Perdagangan Keputusan Menteri Perhubungan Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Keputusan Menteri Sosial Keputusan Menteri Tenaga Kerja Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Keputusan Presiden Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Peraturan Badan Informasi Geospasial Peraturan Badan Intelijen Negara Peraturan Badan Keamanan Laut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Peraturan Badan Narkotika Nasional Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Peraturan Badan Pangan Nasional Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Peraturan Badan Pusat Statistik Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Peraturan Badan Standardisasi Nasional Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Peraturan Badan Wakaf Indonesia Peraturan Bank Indonesia Peraturan BKN Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Peraturan Bupati Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Peraturan Gubernur Peraturan Jaksa Agung Peraturan Kejaksaan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Peraturan Kepala BKN Peraturan Kepala Kepolisian Negara Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Peraturan Kepolisian Negara Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Peraturan Komisi Informasi Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Peraturan Komisi Yudisial Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Peraturan Lembaga Administrasi Negara Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Konstitusi Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agraria Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Peraturan Menteri Kehutanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Menteri Luar Negeri Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Pariwisata Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Menteri Perhubungan Peraturan Menteri Perindustrian Peraturan Menteri Pertahanan Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Sekretaris Negara Peraturan Menteri Sosial Peraturan Menteri Tenaga Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Peraturan Ombudsman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah 2001 Peraturan Pemerintah 2002 Peraturan Pemerintah 2003 Peraturan Pemerintah 2004 Peraturan Pemerintah 2005 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Perpustakaan Nasional Peraturan Presiden Peraturan Presiden 2008 Peraturan Presiden 2009 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Peraturan Sekretaris Kabinet Peraturan Tahun 2022 Peraturan Walikota PermenPAN PermenPAN RB Qanun Staatsblad Surat Edaran Kementerian Agama Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Surat Edaran Mahkamah Agung Surat Edaran Menteri BUMN Surat Edaran Menteri Kesehatan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tak Berkategori Undang-Undang Undang-undang Darurat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018

bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan zakat serta profesionalitas amil zakat, perlu mengatur mengenai standardisasi dalam pengelolaan di bidang zakat;. bahwa untuk memenuhi standardisasi dalam pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan sertifikasi bagi amil zakat;.

Related Posts

Leave a reply